Rekomendasi Panja DPRD Bidang Kemakmuran dan Kesejahteraan

Panja DPRD Kabupaten Ngada bidang Kemakmuran dan Kesejahteraan membahas dan mencermati LKPJ Bupati Ngada bersama mitra terkait dari unsure pemerintah. Dinas teknis yang terkait langsung dengan bidang ini adalah Dinas P3, Dinas PKPO, RSUD Bajawa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngada, BLH Ngada, BP3KP dan Badan-Badan pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.

Hasil pembahasan dan beberapa rekomendasi penting dari Panja ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut.

 

NO

OPD

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN & PETERNAKAN  (P3)

  1. Terbatasnya aparatur pada dinas P3

 

 

 

 

  1. Kurangnya pengetahuan tekhnis petugas

 

  1. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani

 

  1. Pemerintah perlu menambah tenaga aparatur pada dinas P3 sesuai dengan bidang keahlian.
  2. Pemerintah hendaknya terus melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pertanian.
  3.  Pemerintah hendaknya memberikan perhatian serius dalam hal pembinaan dan pendampingan demi peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya  agar pengetahuan dan keterampilan mereka mengalami peningkatan.

2.

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA & OLAHRAGA

 

 

  1. Kehadiran  lembaga pendidikan  anak usia dini  lebih banyak berada di wilayah perkotaan.
  2. Belum terpenuhinya  standard kompetensi dasar bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun perguruan tinggi.

 

  1. Masih terbatasnya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan SMP
  2. Penyebaran guru yang belum merata pada setiap jenjang pendidikan
  1. Pemerintah segera mensosialisasikan pentingnya pendidikan usia dini kepada seluruh masyarakat
  2. Pemerintah segera  melakukan pembenahan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk penguatan kompetensi dasar peserta didik agar bisa memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
  3. Pemerintah diharapkan bisa segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tercapainya kwalitas pendidikan yang lebih baik.
  4. Pemerintah diharapkan memperhatikan data penyebaran guru setiap sekolah sesuai kebutuhan

4.

RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH

  1. Minimnya  sumber  daya manusia baik kwantitas maupun kwalitas untuk tenaga manejemen, tenaga pelaksana perawat, tenaga penunjang medik maupun non medik dan tenaga kebersihan.

 

  1. Minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional pelaksanaan  program seperti  komputer dan meubeler.

 

  1. Pengadaan obat – obatan dengan sistem E – katalog telah menyebabkan keterlambatan pendropingan oleh distributor.

 

  1. Dalam proses rekrutmen tenaga yang bekerja di RSUD Bajawa  pemerintah diharapkan  menempatkan  tenaga sesuai dengan standard persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan.

 

  1. Pemerintah segera membuat perencanaan  peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pada RSUD Bajawa sesuai  kebutuhan.

 

  1. Kegiatan pengadaan obat –obatan dengan sistem E-Katalog agar dilakukan pada awal tahun agar tidak menimbulkan keterlambatan yang akan berdampak kepada pelayanan bagi para pasien.

5.

KOPERINDAG

  1. Masih terdapat beberapa item pekerjaan pada  pembangunan  pasar Malanuza  yang belum selesai dikerjakan

 

  1. Pembangunan baru pasar Maronggela,  Aimere dan Riung  sudah selesai dikerjakan namun hingga saat ini belum dipergunakan sesuai peruntukannya.
  1. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan fisik harus selesai pada tahun anggran 2016  ini  sehingga bisa segera dimanfaatkan.
  2. Pemerintah diminta untuk dalam waktu dekat mengatur dan memfungsikan bangunan-bangunan pasar dimaksud agar bermanfaat bagi  pertumbuhan ekonomi masyarakat.

6.

BAGIAN  ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

  1. Masih terbatasnya personil dan sumber daya aparatur

 

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang.
  1. Pemerintah  hendaknya memenuhi jumlah staf pada bagian perekonomian dengan kompetensi yang sesuai dengan dengan bidang tugasnya.
  2. Secara bertahap pemerintah diharapakan terus berupaya memenuhi  kebutuhan sarana dan prasarana  penunjang  yang bisa memperlancar koordinasi dengan berbagai OPD yang berurusan dengan perekonomian daerah.

 

7.

BAGIAN ADMINISTARSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian ini belum memiliki kendaraan operasional roda empat  sehingga cukup menghambat mobilitas pendropingan bantuan ke lapangan.

 

  1. Pemerintah ke depan perlu mengalokasikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional roda empat demi menunjang kelancaran tugas bagian Kesra.

 

8.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

 

 

 

  1. Sumber daya manusia perikanan masih rendah baik aparatur, nelayan maupun pembudidaya ikan.
  2. Masih banyak nelayan yang belum bekerja secara professional dan masih merangkap pekerjaan.
  1. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan sumber daya aparatur, nelayan dan pembudidayaikan melalui pendidikan dan pelatihan

 

  1. Pemerintah perlu melakukan pendampingan intensif kepada para nelayan agar menjadi nelayan yang professional  dengan focus pada pekerjaannya.

 

9.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

 

 

 

 

Terbatasnya anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial.

 

Pemerintah perlu melakukan  komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat agar bias mendapatkan dana guna mengatasi berbagai  permasalahan social di Kabupaten Ngada.

10.

PERPUTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN

  1. Masih lowongnya jabatan kepala perpustakaan dan kerasipan kabupaten Ngada
  2. Masih terbatasnya jumlah tenaga sopir

 

  1. Alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan belum memadai.
  1. Pemerintah segera mengangkat pejabat untuk mengisi lowongan kepala perpustakaan  dan kearsipan.

 

  1. Pemerintah segera menempatkan tenaga sopir pada kantor perpustakaan dan kearsipan.
  2. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pembelian buku untuk menambah jumlah buku pada Perpustakaan Daerah sebagai sumber referensi bagi mahasiswa Undana Kampus Bajawa dan STKIP Citra Bakti Malanuza.

 

11.

DINAS KEHUTANAN

Belum semua kawasan hutan ditata batas kawasan dan kurang melibatkan peran serta masyarakat,

 

Pemerintah diminta berkomunikasi intensif dengan pemerintah propinsi dan pihak terkait lainnya sehingga bisa mempercepat realisasi program tata batas kawasan hutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat setempat.

 

12.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

  1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian atau pemeliharaan lingkungan hidup.

 

  1. Tidak terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan  air di Desa Wawowae karena ada konflik antar  suku  atas tanah sumber mata air
  1. Pemerintah harus  gencar melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

 

  1. Pemerintah segera melakukan mediasi di antara suku-suku yang berkonflik  agar kegiatan konservasi dapat terlaksana .

 

13

BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

  1. Semakin menurunnya kinerja PPL dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan langsung ke lokasi pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat terutama ketika tanaman dan ternak petani mengalami hama dan penyakit.

 

  1. Banyak kebun contoh atau demplot di setiap lokasi kantor BPP yang tidak dimanfaatkan oleh para PPL sebagai kebun contoh dimana mereka bisa memberikan contoh kepada para petani bahwa mereka memang lebih unggul dalam mengolah lahan pertanian, perkebunan dan pemeliharaan ternak dibandingkan dengan para petani.

 

  1. Kurangnya dana operasional bagi para PPL.
  1. Pemerintah hendaknya memotivasi para PPL untuk lebih banyak berada langsung di lapangan dengan para petani dan mencari jalan keluar bersama petani ketika tanaman dan ternak mereka mengalami serangan hama dan penyakit.

 

 

 

 

  1. Mendorong para PPL untuk memaksimalkan demplot-demplot yang ada benar-benar sebagai kebun contoh untuk menjadi tempat belajar bagi para petani.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pemerintah perlu melakukan kajian dan secara bertahap mengalokasikan tambahan dana bagi operasional para PPL.