Rekomendasi Panja DPRD Bidang Pembangunan dan Keuangan

Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Ngada bidang Pembangunan dan Keuangan mencermati Laporan Pertanggungjawaban Bupati Ngada khususnya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pembangunan dan keuangan di Ngada. Dinas teknis yang menjadi mitra kerja Panja Bidang Pembangunan dan Keuangan adalah Dinas P2KI, Badan Penanaman Modal, BPBD, Dinas ESDM, Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda Ngada, Dinas PU dan Dinas PPKAD Kabupaten Ngada.

Rangkuman hasil pembahasan yang kemudian tertuang dalam Rekomendasi Panja DPRD Kabupaten Ngada dapat dibaca dalam tabel berikut:

NO

NAMA OPD

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1.

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  1. Ketidakpatuhan  banyak pengusaha jasa angkutan  yang tidak mau memenuhi kewajiban mengurus perijinan trayek dan uji kelayakan kendaraan (KIR) sesuai ketentuan yang berlaku yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan daerah dan membahayakan keselamatan berlalu lintas.
  2. Masing sering terjadinya pelanggaran lalu-lintas  oleh karena ketidakpatuhan  para pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor  yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mengakibatkan terganggunya kelancaran arus lalu-lintas  terutama pada ruas-ruas jalan yang telah dilakukan rekayasa manajemen lalu-lintasnya (traffic management engeneering) dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
  3. Ketidakteraturan parkir kendaraan di tepi jalan umum telah menimbulkan kemacetan terutama di jalan Gajah Madah dan berpeluang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
  4. Terdapat tempat usaha di pinggir jalan seperti bengkel dan tempat penjualan suku cadang kendaraan bermotor yang tidak memiliki area parkir dan berada di dekat area lampu pengatur lalu lintas (traffic light) yang menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
  5. Kendaraan-kendaraan bertonase besar sperti: truck ekspedisi, tronton, dump truck proyek  yang sering melintasi ruas-ruas jalan  propinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan  yang melampaui daya dukung jalan-jalan dimaksud telah   mempercepat terjadinya kerusakan jalan.
  6. Masih terdapat asset pendukung pariwisata yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan seperti halnya wisma pemda di Riung.
  7. Belum disiapkannya fasilitas perlindungan jiwa dalam bentuk ansuransi jasa raharja bagi para pengguna transportasi laut menuju obyek-obyek wisata.
  1. Diperlukan keberanian dan ketegasan pemerintah menegakkan aturan dalam hal perijinan trayek dan kir melalui operasi gabungan dan menerapkan sanksi  pencabutan ijin operasional bagi kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki dokumen-dokumen dimaksud.
  2. Diperlukan ketegasan pemerintah  bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement)  berlalu lintas  bagi para  pengemudi  dan pengendara kendaraan  dan menerapkan sanksi yang tegas bagi para pihak yang melakukan pelanggaran  rekayasa manajemen lalu lintas dalam bentuk rambu-rambu  sesuai hukum yang berlaku.
  3. Kinerja aparatur  dalam rangka pengaturan dan penertiban perhubungan darat  dan lalu lintas perlu dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) unit sepeda motor  dengan spesifikasi khusus bagi petugas patroli guna mengatasi kemacetan di kota Bajawa, Pasar Mataloko dan beberapa lokasi lain yang sering menimbulkan kemacetan terutama pada hari pasar.
  4. Pemanfaatan kembali untuk sementara waktu terminal kota Bajawa untuk parkir kendaraan sambil dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah merencanakan dan membangun terminal di pasar Bobou disertai fasilitas pendukung lainnya. Bekerja sama dengan Pol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melakukan penertiban ijinan terhadap tempat-tempat usaha yang berada dekat lokasi lampu lalu lintas dan yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.
  5. Pemerintah perlu membuat dan melakukan penegakan regulasi yang berisi larangan bagi kendaraan-kendaraan dengan tonase besar atau dengan beban sumbu terberat yang melebihi  daya dukung jalan agar tidak melintasi ruas-ruas jalan propinsi , jalan kabupaten dan jalan lingkungan dengan daya dukung terbatas sehingga tidak mempercepat kerusakannya. 
  6. Pemerintah segera melakukan pendataan asset-asset pendukung parawisata yang sudah dibangun dan dikaji pola pemanfaatannya sehingga tidak menjadi mubazir.
  7. Pemerintah diminta untuk melakukan penertiban sarana angkutan laut di daerah-daerah wisata dengan perijinan yang legal dan bekerja sama dengan pihak ansuransi jasa raharja dalam memberikan perlindungan jiwa bagi para wisatawan bila terjadi kecelakaan .

2.

BADAN PENANAMAN MODAL

Masih lambannya pemerintah dalam mengeluarkan  perijinan  untuk investasi pada satu pihak, dan  tidak cepatnya pihak investor memenuhi berbagai persyaratan terkait perijinan.

  1. Pemerintah hendaknya proaktif melakukan promosi peluang investasi kepada  para investor.
  2. Diperlukan penyederhaan protap  ijin prinsip  bagi investasi dengan pelayanan yang lebih baik, lebih murah dan lebih cepat (better, cheaper and faster) .

 

3.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

  1. Tingginya potensi bencana di Kabupaten Ngada.
  2. Bencana kebakaran yang menimpa permukiman padat penduduk  tidak dapat ditangani dengan cepat dikarenakan akses jalan  yang tidak memungkinkan peralatan kendaraan pemadam kebakaran masuk ke lokasi kejadian.
  3. Perencanaan Teknis untuk penanganan pekerjaan-pekerjaan   rehabilitasi dan rekonstruksi  tanggap darurat tidak dapat diselesaikan dengan cepat  disebabkan  terbatasnya jumlah staf BPBD yang memiliki kompetensi di bidang teknik konstruksi.
  1. Diperlukan peta  mitigasi daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Ngada disertai peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait manajemen risiko bencana.
  2. Pertama, penataan ruang permukiman dengan menyiapkan akses minimal bagi mobil ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran atau alat pemadam kebakaran yang portable.  Kedua, mempercepat proses pengadaan kendaraan pemadam kebakaran dan pembangunan sarana pemadam kebakaran yang bersifat on site seperti di RSUD  yang telah dianggarkan pada tahun 2016. Ketiga, menambah jumlah tandon-tandon air dan alat pemadam kebakaran portable untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran pada lokasi-lokasi permukiman yang akses jalan masuknya sangat terbatas.
  3. Menambah jumlah tenaga teknis yang mampu menyusun perencanaan teknis  dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

4.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  1. Harga material  batu dan pasir  di quari Naru secara factual sudah di luar kewajaran, mengarah ke monpoli harga  dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku  sehingga sangat merugikan dan memberatkan masyarakat yang akan membutuhkan material tersebut untuk pembangunan.
  2. Bantuan Listrik Gratis yang dialokasikan penganggarannya pada tahun 2015 untuk 1000 rumah yang tersebar di kecamatan-kecamatan sampai saat ini baru terpasang instalasinya tetapi belum menyala karena hingga saat ini belum dilakukan penyambungan arus atau pemasangan meteran oleh pihak PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Ngada  belum menggembirakan. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapat  kota kecamatan dan desa/kampung yang belum menikmati energy listrik.
  1. Pertama, perlu segera dilakukan pertemuan multipihak  untuk melakukan peninauan kembali  harga material batu dan pasir pada kuari di Naru dan  mengawasi secara tegas dan konsisten pemberlakukan harga di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya monopoli dan penyimpangan  oleh pihak tertentu. Kedua, bersama dengan dinas Pekerjaan Umum secara lintas sector, untuk mencegah terjadinya monopoli,  pemerintah  melakukan survey berbagai potensi kuary  material batu dan pasir di seluruh wilayah kabupaten Ngada diikuti uji laboratorium kualitas materialnya dan mengatur spefikasi teknis penggunaannya yang dilanjutkan dengan publikasi dan sosialisasi kepada publik. Dengan demikian material Naru tidak dipakai sebagai satu-satunya material standard  untuk pembangunan konstruksi fasilitas publik dan pembangunan pribadi di daerah ini.
  2. Pertama, segera diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial  Untuk  Pemasangan Materan  Listrik Gratis sehingga dana  Bantuan Sosialnya dapat segera disalurkan kepada Kepala Keluarga Miskin  yang berhak menerimanya. Kedua, sesuai  dengan penjelasan Pimpinan PLN Ranting Bajawa, untuk peserta program  LIstrik Gratis  yang sudah mendapatkan pelayanan lampu SEHEN (Super Ekstra Hemat Energy)  akan mendapatkan layanan  penyambungan arus dan pemasangan meteran secara gratis oleh pihak PLN.
  3. Pertama, mempercepat peningkatan daya listrik dengan pengembangan PLTP Mataloko dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak PLN. Kedua, perluasan dan pengembangan jaringan listrik PLN diprioritaskan ke ibukota-ibukota kecamatan yang hingga kini belum menikmati fasilitas listrik PLN. Ketiga, mempercepat dan memperluas pembangunan fasilitas listrik dengan pengembangan energi terbarukan pada wilayah-wilayah desa dan kampung yang tidak mungkin dijangkau listrik PLN. Keempat, agar pembangunan dan pengembangan elektrifikasi di Kabupaten Ngada tidak tambal sulam dibutuhkan peta jalan (road map) pembangunan energy listrik 5 (lima) tahun ke depan.

 

5.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

  1. Masih terlambatnya pelaksanaan proses pelelangan meski APBD di tetapkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kualitas pekerjaan karena dikerjakan pada musim hujan atau cuaca ekstrem, memperlambat pertumbuhan ekonomi rakyat dan mengakibatkan tidak tuntasnya pekerjaan sampai akhir tahun anggaran sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sehingga laporan keuangan daerah tetap dengan opini WDP.
  2. Masih belum memadainya kompetensi para penyedia dalam mengikuti pelelangan elektronik.
  1. Ke depan seperti halnya proyek APBD Propinsi dan APBN pada saat penetapan RKA proses pelelangan sudah boleh dilelangkan sedangkan pembuatan kontraknya dilakukan setelah penetapan APBD tahun berkenan dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.
  2. Terus melakukan penguatan kompetensi para penyedia agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan system pengadaan elektronik yang terus mengalami upgrading.
  1.  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  1. SiLPA yang cukup besar sebagai sisa Kas dan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)  menggambarkan bahwa perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah  kurang matang dan kinerja pengelolaan  kegiatan kurang maksimal   sehingga  berdampak terhadap manfaat dari kegiatan yang tidak dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  2. Oleh karena ketidakjelasan manajemen pengelolaannya, sejumlah Kendaraan Truck Bantuan Kementerian PDT tahun 2011 berada  dalam keadaan rusak berat sehingga tidak beroperasi dan ke depan bisa menjadi besi tua.
  3. Belum ada evaluasi rinci terhadap Program Unggulan Pengentasan Kemiskinan seperti PERAK Ternak, SIMPATIK, MBR dan lain-lain  yang telah   diluncurkan oleh pemerintah terkait manfaat (benefit) dan pengaruh (impact)nya bagi transformasi kehidupan masyarakat penerima bantuan dalam berbagai aspek.
  4. Tingkat Inflasi terus meningkat dan mendekati angka 10 % padahal produksi berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, buah-buahan dan lain-lain meningkat, akan berdampak terhadap penurunan  daya beli  (purchasing power) masyarakat dan  apabila tidak segera ditangani dengan serius akan menambah angka kemiskinan penduduk Kabupaten Ngada.
  1. Pertama, Bappeda sebagai Badan Perencana Daerah perlu menetapkan secara rasional  belanja air, listrik dan komunikasi secara rasional bagi  Organisasi Perangkat Daerah. Kedua, Bappeda sebagai Badan Perencana Daerah pada saat menyiapkan rancangan APBD bersama Perangkat Daerah perlu memperhitungkan secara cermat dan proporsional biaya eksploitasi kendaraan dan bahan bakar minyak (BBM)  yang disesuaikan dengan beban kerja setiap Perangkat Daerah, sehingga tidak menggunakan prinsip atau paradigma pemerataan. Ketiga, Bappeda sebagai Badan Perencana Daerah perlu memperhatikan rasionalitas penganggaran pada semua item belanja terutama pada pos perjalanan dinas yang sifatnya koordinatif dan konsultatif dengan mempertimbangkan penggunaan media elektronik dan media digital dalam rangka memperlancar urusan pada masing-masing Perangkat Daerah. Keempat, Bappeda perlu secara cermat mengendalikan perencanaan penganggaran daerah demi optimalisasi penyerapan anggaran sampai akhir tahun anggaran, sehingga jumlah SiLPA atau anggaran daerah yang tidak digunakan (idle cash) harus semakin berkurang demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  2. Pemerintah perlu segera mengambil alih pengelolaan kendaraan truck-truck bantuan Kementerian PDT Tahun 2011  sesuai ketentuan aturan agar kendaraan-kendaraan dimaksud tidak menjadi barang rongsokan dan demi penyelamatan asset daerah.
  3. Perlu dilakukan survey umpan balik (feed back survey)  dengan pendekatan sensus untuk mengetahui secara riil  manfaat dan pengaruh berbagai program unggulan pengentasan kemiskinan bagi transformasi kehidupan dalam banyak aspek yang dialami masyarakat penerima bantuan.
  4. Pemerintah segera mengeluarkan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah,  terkait dengan mekanisme pasar yang mengatur harga kebutuhan pokok masyarakat terutama  mencegah perilaku kecurangan para spekulan pasar  dalam bentuk penimbunan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

7.

DINAS PEKERJAAN UMUM

  1. Semakin banyaknya genangan air  pada lokasi permukiman akibat dari pembangunan gedungan dan perumahan disertai kegiatan perkerasan  telah mengurangi luas permukaan resapan air hujan ke dalam tanah.
  2. Banyaknya paket kegiatan proyek pada dinas PU yang menyebar  pada wilayah-wilayah dengan kondisi topografis yang sulit  namun  tidak ditunjang fasilitas pendukung  memadai berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara swakelola.
  3. Terbatasnya ruangan dan sarana peralatan laboratorium serta kemampuan sumberdaya manusia pengelola laboratorium teknik dalam rangka pengendalian mutu (qulity control) pekerjaan proyek pemerintah.
  4. Berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan fisik konstruksi seperti MCK plus yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat akibat dari lemahnya manajemen pelaksanaan pekerjaan.
  5. Tidak tercapainya target PAD Dinas PU yang berasal dari penyewaan peralatan berat.
  6. Semakin tingginya tingkat kerusakan badan jalan yang baru selesai dibangun akibat gerusan air hujan yang tidak terkendali dikarenakan tidak adanya saluran drainase yang memadai.
  7. Belum diketahuinya jumlah dan mutu  material batu pasir yang tersebar di quari-quari di seluruh wilayah Kabupaten Ngada yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik konstruksi baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
  8. Terhambatnya pembangunan fasilitas publik  yang melintasi kawasan lindung.
  9. Pencapaian fisik pekerjaan kantor DPRD Ngada sudah mencapai 98 persen namun pemerintah dan lembaga dewan belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan landscape  dan interior beserta perlengkapan pendukung lainnya yang akan berpengaruh pada belum bisa dimanfaatkannya gedung dimaksud pada tahun  ini atau di tahun 2017.
  1. Perlu dilaksanakan sebuah Gerakan Pembuatan Sumur Resapan pada semua permukiman penduduk dan fasilitas publik  yang dibangun  oleh pemerintah dan secara bertahap merencanakan dan membangun system eco-drainase atau drainase dengan konstruksi kolam olakan agar dapat mengurangi banjir dan genangan serta  meningkatkan permukaan air bawah tanah melalui system peresapan.
  2. Untuk mendukung kelancaran dan kualitas perencanaan teknis yang dilakukan secara swakelola dan monitoring evaluasi paket kegiatan yang cukup banyak dengan topografi dan cakupan wilayah sangat luas perlu dialokasikan kendaraan roda dua minimal 5 (lima) unit  dengan spesifikasi sesuai medan topografis yang ada.
  3. Dalam upaya  pengendalian mutu proyek  secara bertahap dialokasikan anggaran  untuk melengkapi sarana laboratorium teknik dan  peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menangani laboratorium untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan akreditasi laboratorium teknik yang sudah ada.
  4. Pemerintah diminta untuk intensif melakukan pendampingan teknis terhadap KSM yang ada,  mengambil alih pelaksanaan sekiranya ada ruang regulasi yang memungkinkan untuk itu sehingga bisa dituntaskan pada tahun 2016 ini agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
  5. Penetapan target PAD pada dinas PU dari pos pengelolaan kekayaan daerah ke depan dilakukan secara realistis dan rasional dengan mempertimbangkan umur teknis alat berat, dump truck dan peruntukan pelayanan sosial disertai semakin banyaknya alat berat yang dimiliki pihak swasta.
  6. Secara selektif dan bertahap ke depan perlu dialokasikan anggaran yang semakin besar untuk pembuatan saluran drainase demi memperpanjang umur teknis kualitas konstruksi ruas-ruas jalan jalan yang telah dibangun dengan nilai miliaran rupiah.
  7. Dalam upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya alam khususnya material batu pasir yang dimiliki Kabupaten Ngada, maka Dinas Pekerjaan Umum segera  melakukan survey dan uji laboratorium pada banyak potensi kuary yang ada di daerah ini  dan mensosialisasikan sepesifikasi penggunaannya kepada masyarakat luas.
  8. Dalam rangka pembangunan fasilitas publik yang melintasi kawasan lindung, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil sikap proaktif  membuat nota kesepahaman (MoU) pihak Balai Besar KSDA Kupang melalui Balai KSDA Ruteng satu tahun sebelum dilaksanakan pembangunannya.
  9. Perlu dialokasikan anggaran di dalam Perubahan APBD Tahun 2016 untuk pembangunan landscape,  interior dan perlengkapan lainnya agar gedung Kantor DPRD Ngada yang baru bisa dimanfaatkan pada tahun 2016 atau di awal  tahun 2017 .

8.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

  1. Dana Desa tahun anggaran 2015 yang ditransfer pada akhir tahun 2015  sampai saat ini  belum dicairkan ke  Desa-Desa padahal pekerjaan sudah tuntas dan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak-pihak penyedia bahan bangunan belum dapat dipenuhi.
  2. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2015, BPK RI telah memberikan opini WDP (wajar dengan pengecualian), oleh karena pengecualian pada beberapa hal yakni data piutang daerah yang belum terselesaikan, ketidakjelasan penyelesaian  data konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan pengalokasian dana BOS melalui pemerintah propinsi pada rekening sekolah yang tidak ditetapkan dengan SK Bupati sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah.
  3. Terdapat keluhan dan ketidakpuasan dari para wajib pajak kendaraan bermotor oleh karena tidak transparannya penetapan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Propinsi NTT.
  1. Dinas PPKAD segera berkoordinasi dengan BPMPD-PP dan Desa-Desa untuk pengajuan pencairan keuangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  2. Pertama, pemerintah  secara komprehensif dan konsisten hendaknya segera  menindaklanjuti dan menuntaskan temuan-temuan BPK RI sebagai pengecualian di dalam laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 dengan melakukan  inventarisasi secara cermat dan menuntaskan penyelesaiannya terkait data piutang daerah dan data konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang terbawa dari tahun ke tahun.

Kedua, Ke depan setiap pembukaan rekening sekolah, rekening kapitasi Puskesmas, rekening BLUD RSUD Bajawa dan rekening pada OPD lainnya wajib hukummnya ditetapkan dengan SK Bupati demi akuntabilitas legalnya dan tidak merugikan daerah.

  1. Dinas PPKAD diminta untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama berkoordinasi dan meminta kepada UPTD Dinas Pendapatan Propinsi NTT  yang berada di Bajawa untuk menerapkan system yang terbuka dalam penetapan besaran pajak kendaraan bermotor  disertai  perinciannya.