Rekomendasi Panja DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum

Panja DPRD Kabupaten Ngada mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi instansi pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum. Mitra kerja terkait di bidang pemerintahan dan hukum adalah kelurahan, kecamatan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, BPMPD-PP, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten Ngada, Bagian Organisasi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Setelah melalui diskusi selama rapat dilaksanakan, Panja DPRD Kabupaten Ngada menemukan beberapa catatan permasalahan pada masing-masing OPD dan memberikan rekomendasi penting guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

 

NO.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1.

Kelurahan-Kelurahan

  1. Tidak  adanya Insentif bagi ketua RT pada setiap Kelurahan yang ada di tiap Kecamatan sehingga kegiatan yang ada di Kelurahan tidak berjalan dengan lancar.
  2. Secara umum kondisi kantor yang sudah sejak lama dibangun berada dalam kondisi yang tidak layak pakai.
  3. Kurangnya personil di tingkat Kelurahan yang berpengaruh terhadap kurang efektifnya kinerja pemerintah di tingkat kelurahan.
  4. Masih terbatasnya jumlah  alat dan tempat pembuangan sampah di setiap kelurahan yang umumnya berada di kota Bajawa dan kota-kota kecamatan.
  5. Belum terpenuhihnya kebutuhan air minum bagi semua warga kelurahan.

 

 

 

  1. Terjadinya erosi atau tanah longsor di daerah permukiman penduduk.
  1. Pemerintah perlu mencari ruang regulasi bagi pemberian insentif untuk para kepala RT dan RW di setiap kelurahan.

 

  1. Pemerintah harus sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehablitasi dan pembangunan kantor lurah.
  2. Perlu dilakukan penempatan aparatur di kelurahan sesuai kebutuhan dengan kapasitas memadai.
  3. Badan BLH melakukan koordinasi dengan para lurah untuk melakukan pendataan dan pengalokasian tempat-tempat sampah pada semua kelurahan.

 

  1. Pihak PDAM Ngada perlu melakukan kajian dan mengambil langkah guna terpenuhinya kebutuhan air minum bagi warga kelurahan.

 

  1. Pemerintah hendaknya memperhatikan pembangunan tembok penyokong tanah dan saluran air di aera permukiman penduduk.

 

2

Kecamatan-Kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Keterbatasan jumlah aparatur PNS di setiap kp Kecamatan.

 

 

  1. Tidak tersedianya dana pada setiap kecamatan untuk penyelenggaraan perayaan HUT 17 Agustus.
  2. Daerah pantai utara kecamatan Riung selalu saja mengalami kekurangan stok pangan disebabkan  gagal tanam dan gagal panen.

 

  1. Beberapa kecamatan hingga saat ini tidak memilik rumah dinas camat.

 

 

  1. Keamanan di kantor-kantor camat umumnya kurang kondusif karena tidak memiliki pagar  keliling.
  2. Hingga kini kecamatan Wolomeze belum memiliki camat definitive
  1. Pemerintah hendaknya mengisi jabatan-jabatan yang lowong dengan aparatur yang kompeten pada bidang tugasnya.
  2. Mengalokasikan dana untuk perayaan 17 Agustus untuk semua kecamatan.

 

 

  1. Pemerintah harus menyiapkan dan mendistribusikan bantuan beras dengan jumlah yang memadai bagi masyarakat di daerah pantai utara kecamatan Riung.
  2. Secara bertahap mulai  tahun 2017 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah dinas camat.
  3.  Pembangunan pagar keliling kantor camat hendaknya menjadi perhatian pengalokasian anggaran pada tahun mendatang.
  4. Dalam rangka efektivitas pelayanan pemerintahan pemerintah hendaknya dalam waktu dekat mengangkat pejabat definitive camat Wolomeze.

 

3.

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Masalah penetapan tapal batas Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur dan Ngada dan Nagekeo belum menemukan titik penyelesaiannya.

Pemerintah hendaknya terus berkomunikasi dan

berkoordinasi    dengan pemerintah propinsi dan

pemerintah dari kedua kabupaten guna menemukan

penyelesaiannya yang tuntas.

  

4.

Bagian HUKUM

Masih terdapat banyak Ranperda yang belum dituntaskan  pembahasan dan penetapannya.

Segera diagendakan kajian, pembahasan dan penetapan Ranperda-Ranperda pada saat mendatang.

 

5.

BPMD – PP

  1. Pemilihan Kepala Desa di tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan karena belum memiliki payung hukumnya.

 

 

 

  1. Alokasi dana desa tahun 2015 yang dikucurkan pemerintah pusat pada akhir tahun berkenan belum dicairkan hingga kini.
  1. Dengan sudah ditetapkannya Perda Pilkades serentak maka pemerintah mulai mempersiapkan secara matang kegiatan Pilkades serentak di tahun 2016 agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
  2. Pemerintah segera melakukan koordinasi lintas OPD dan dengan pemerintah desa untuk merealisasikan pencairan dana dimaksud.

 

 

6

Sekretariat DPRD.

Jumlah tenaga ASN di sekwan tidak seimbang dengan beban kerja yang ada terutama penempatan staf di komisi-komisi.

 

Perlu ditempatkan staf dengan kompetensi dan kapasitas yang memadai guna memperlancar kerja lembaga sekwan.

7

Inspektorat

Terbatasnya jumlah tenaga auditor dibandingkan jumlah obyek pemeriksaan.

  1. Perlu penambahan jumlah tenaga auditor  dan kapasitas yang mumpuni.
  2. Inspektorat hendaknya tidak hanya bertugas untuk menemukan kerugian keuangan daerah tetapi juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerugian keuangan daerah.

 

8

Bagian Organisasi

Pemerintah belum melakukan penataan OPD dan aparaturnya sesuai ketentuan regulasi terbaru.

Pemerintah segera melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan  untuk penataan OPD dan jabatan aparatur ASN sesuai dengan  PP no. 18 tahun 2016 sebagai  pengganti PP 41 tahun 2007

 

9.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Persyaratan perpanjangan ijin usaha diperlakukan sama seperti halnya ketika mengurus perijinan baru yang memberatkan pengusaha kecil dan menengah.

Syarat untuk perpanjangan ijin usaha harus lebih ringan dibandingkan ketika mengurus perijinan baru.

 

Demikian beberapa rekomendasi Panja DPRD Kabupaten Ngada untuk menjadi perhatian dan pedoman pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Ngada ke depan***