Bupati Ngada Laporkan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015

Mengawali penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2015, Bupati Ngada  menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tulus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngada yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2015 dan atas kemitraan yang telah dibangun yang merupakan wujud kepedulian kepada seluruh masyarakat Ngada.

Lebih lanjut Bapak Bupati Ngada menegaskan bahwa penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 yang akan disampaikan pada masa sidang ini, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada  Tahun Anggaran 2015, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sarana introspeksi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan pada hakekatnya dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBD kepada seluruh komponen terkait. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada yang secara substansial memuat 7 (tujuh) laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan wajib dan telah diaudit oleh BPK RI, yang hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama DPRD.

Sejumlah peraturan yang dipedomani pada prinsipnya mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

 Selanjutnya, sebelum menyampaikan data realisasi APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan gambaran pedoman dan mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, dalam pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, pejabat pengelola keuangan daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Kedua, dalam pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan dimaksud disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketiga, dalam pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan DPRD, untuk tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan untuk tingkat pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur.

Penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud adalah dalam rangka evaluasi tentang APBD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala  Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mekanisme demikian sangat penting untuk membenahi pola kerja pemerintah agar lebih baik. Sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja, semua dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan kepada Gubernur bagi Kabupaten/Kota untuk dievaluasi dengan dokumen sebagai berikut :

  1. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  2. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. Pendapat (Opini) BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan atau resume hasil audit BPK; dan
  4. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai obyek/cakupan evaluasi meliputi :

  1. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
  2. evaluasi legalitas dan administrasi;
  3. evaluasi kebijakan;
  4. identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi, dan
  5. hal-hal penting yang terdapat dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

  1. Konsistensi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Keputusan Gubernur tentang evaluasi APBD dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
  2. Tindak lanjut hasil reviu aparat pengawasan internal provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan.
  3. Tindak lanjut rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan provinsi/kebupaten/kota.
  4. Mendapatkan sebab-sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang signifikan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya.
  5. Mengetahui rasio-rasio penting yang berguna bagi pemerintah dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan; alokasi belanja serta strategi pembiayaan di masa mendatang.
  6. Evaluasi realisasi pendapatan; pendapatan daerah berasal dari PAD, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
  7. Evaluasi realisasi belanja; evaluasi realisasi belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang antara lain berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya sejalan dengan program nasional.
  8. Evaluasi realisasi pembiayaan; evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jenis-jenis pembiayaan, serta ketidaktepatan penyajian informasi realisasi anggaran biaya.

Evaluasi terhadap hal-hal penting dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan terutama dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai :

  1. Terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana.
  2. Terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset dengan pos-pos kewajiban.
  3. Terdapat kontrol hubungan yang cukup antara neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tahapan-tahapan seperti ini menunjukkan bahwa betapa ketatnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang perlu mendapat perhatian kita.

Berikut ini Pemerintah menyampaikan realisasi APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

 

Pendapatan Daerah

 

Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp694.658.871.294,00 sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp696.518.435.672,38 atau sebesar 100,27% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.859.564.378,38dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 39.688.549.231,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 42.585.723.246,38 atau 107,30% yang terdiri dari:
  • Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.174.563.905,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.712.151.222,00 atau 110,39%.
  • Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 4.412.245.512,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.759.728.520 atau 85,21%.
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 3.302.822.332,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.302.822.332,00 atau 100%.
  • Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 26.798.917.482,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 29.811.021.172,38 atau 111,24%.
  1. Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 555.025.458.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 550.463.728.714,00 atau 99,18% dengan rincian sebagai  berikut :
  1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp. 11.552.426.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.189.356.714,00 atau 79,54%.
  2. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 434.333.102.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 434.333.102.000,00 atau 100%.
  3. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 109.139.930.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 106.941.270.000,00 atau 97,99%.
  1. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 99.944.864.063,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 103.468.983.712,00 atau 103,53% yang terbagi dalam beberapa komponen pendapatan, yaitu :
  1. Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.103.261.000,00 atau 488,26%.
  2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 11.791.625.063,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.709.483.712,00 atau 90,82%.
  3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dianggarkan sebesar Rp. 50.324.567.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.324.567.000,00 atau 100,00%.
  4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 203.750.000,00 atau 97,02%.
  5. Pendapatan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 36.368.672.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.127.922.000,00 atau 99,34%.

 

Belanja Daerah

Jumlah anggaran belanja daerah Kabupaten Ngada yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 776.249.863.614,00 dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 690.216.560.831,00 atau 88,92% yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 398.475.846.161,00 atau 90,40% dari anggaran sebesar Rp. 440.800.007.195,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung ini untuk membiayai komponen belanja sebagai berikut :

  1. Belanja pegawai/personalia terealisasi sebesar Rp. 286.030.641.662,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp. 311.319.444.178,00.
  2. Belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 19.902.924.100,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp. 19.962.192.100,00
  3. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 19.979.381.000,00 atau 89,10% dari anggaran sebesar Rp. 22.424.800.000,00
  4. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 71.933.207.899,00 atau 83,98 % dari anggaran sebesar Rp. 85.658.570.917,00
  5. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 629.691.500,00 atau 43,88% dari anggaran sebesar Rp. 1.435.000.000,00
  1. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 291.740.714.670,00 dari anggaran sebesar Rp. 335.449.856.419,00 atau 86,97%  dengan komponen belanja sebagai berikut :
    1. Belanja Pegawai/Personalia terealisasi sebesar Rp. 35.450.419.139,00 dari anggaran sebesar Rp. 36.957.643.511,00 atau 95,92%.
    2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 101.863.972.044,50 dari anggaran sebesar Rp. 112.514.003.458,50 atau 85.00%.
    3. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 154.426.323.486,50 dari anggaran sebesar Rp. 185.978.209.449,50 atau 83,03% dengan rincian sebagai berikut :
  • Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp. 6.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.467.046.800,00 atau 98,73%
  • Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 21.861.864.438,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.966.480.235,50 atau 91,33%
  • Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 51.036.934.527,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.626.129.495,00 atau 69,80%

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 100.317.788.142,50 dan terealisasi sebesar Rp. 86.229.698.156,00 atau 85,96%

  • Belanja Aset Tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp. 6.211.622.342,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.136.968.800,00 atau 98,80% 

Pembiayaan

Jumlah realisasi pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran    dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 98.226.987.575,68 terealisasi sebesar Rp. 99.106.892.443,01 atau 100,90%.
  2. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2015 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi

 

Demikianlah pokok-pokok penjelasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015. Melalui kerja keras dan semangat pengabdian yang tulus untuk membangun masyarakat, banyak kemajuan yang telah dicapai pada Tahun 2015, namun masih banyak pula permasalahan yang kita hadapi. Hal ini terjadi selain oleh karena kompleksnya persoalan, juga disebabkan karena keterbatasan sumber daya pembangunan. Upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan harus tetap kita lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ngada.***