Pemandangan Umum Fraksi PKB Atas RAPBD Ngada Tahun Anggaran 2017

Pada tempat yang pertama FRAKSI PKB mengajak kita semua yang hadir di tempat yang terhormat ini untuk memanjatkan Puji dan Syukur yang berlimpah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Cinta dan Penyelenggaraan-Nya maka kita masih diberi waktu untuk bertemu dan berkumpul kembali di tempat yang terhormat ini untuk melaksanakan tugas konstitusional dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat Ngada tercinta.

Sidang APBD Tahun Anggaran 2017 kali ini dijadwalkan paling awal jika kita bandingkan dengan sidang-sidang APBD terdahulu. Perubahan ini harus dimaknai  sebagai upaya mempercepat eksekusi program dan kegiatan anggaran di tahun 2017, bukan sebaliknya hanyalah dianggap sebagai rutinitas dan seremonial belaka. Ketika kita tetap berpandangan seperti itu, maka keterlambatan dalam mengimplementasi program akan terus berulang dari tahun ke tahun dengan alasan klasik. Distribusi kebijakan yang cenderung sentralistis berdampak pada ketidakpastian dan molornya eksekusi program. Fraksi mengharapakan kiranya semua paket kegiatan untuk tahun 2017 secara konsisten dan timely dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Hal ini Fraksi kritisi mengingat di tahun anggaran sekarang ini masih banyak paket kegiatan yang belum selesai dikerjakan padahal penetapan sidang untuk tahun anggaran 2016 sudah dilakukan sejak Desember 2015.

Sehubungan dengan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017, Fraksi PKB menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

 

Pertama, terkait Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 800.424.974.455, terjadi penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Fraksi sungguh sangat menyayangkan tejadinya penurunan pendapatan tersebut, secara khusus pada Dana Alokasi Khusus.

Kedua, mencermati dokumen anggaran 2017 baik pada Rancangan Nota Kesepakatan maupun pada Pengantar Nota Keuangan, secara keseluruhan terdapat perbedaan atau selisih angka kurang lebih Rp. 4.820.805.963 antara Rancangan Nota Kesepakatan yakni sebesar Rp. 795.604.168.492 dan Pengantar Nota Keuangan yakni sebesar Rp. 800.424.974.455. Perbedaan angka-angka ini terjadi karena terdapat perubahan pada rincian-rinciannya yakni Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan.

Terhadapat perbedaan ini, Fraksi mohon penjelasan pemerintah dokumen mana yang benar untuk dipakai pada sidang-sidang selanjutnya baik tingkat komisi maupun banggar dan baleg. Kekeliruan ini juga terjadi pada sidang perubahan yang lalu sehingga Fraksi mempertanyakan kejelian dan kompetensi pemerintah dalam menetapkan angka-angka dalam dokumen resmi yang selalu berubah-ubah. Sepengetahuan Fraksi bahwa yang berkaitan dengan angka-angka yang ditunjang oleh sistem komputerisasi berteknologi tinggi secara otomatis angka tersebut tetap sama. Namun kejadian ini menimbulkan praduga Fraksi bahwa telah terjadi permainan angka-angka yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pembahasan nanti. Hal ini menggambarkan kurang cermatnya pemerintah saat awal melakukan analisa pendataan penerimaan. Fraksi sangat yakin bahwa kekeliruan ini tidak dilakukan secara sengaja namun sebagai mitra dan mantan koalisi yang setia dan baik tentunya sangat elok untuk terus melakukan koreksi demi perbaikan pada sidang-sidang selanjutnya.

Belanja Daerah

Sebagaimana halnya Pendapatan Daerah yang mengalami perubahan angka-angka, Belanja Daerah juga mengalami hal yang sama. Terdapat perbedaan atau selisih angka kurang lebih Rp. 4.323.281.728 antara Rancangan Nota Kesepakatan yakni sebesar Rp. 826.710.148.289 dan Pengantar Nota Keuangan yakni sebesar Rp. 831.530.954.252. Perbedaan angka-angka ini terbawa pada rincian-rinciannya yakni pada Pos Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Terkait perbedaan ini, Fraksi mohon penjelasan pemerintah mengapa terjadi demikian dan angka yang mana yang akan kita pakai dalam masa sidang ini.

Sehubungan dengan postur belanja daerah per prioritas, fraksi menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Total prosentase anggaran mulai dari misi pertama hingga misi ke tujuh berjumlah 99.9 %. Hal ini berarti ada sekitar 0.1 % dari total Belanja Daerah yang tidak terpakai atau sekitar Rp. 831,530,954 lebih. mohon penjelasan pemerintah atas selisih 0,1 % tersebut.

Kedua, Fraksi menilai ada ketimpangan anggaran yang dialokasikan per prioritas. Prioritas pertama dengan alokasi anggaran terbesar dari ketujuh prioritas yakni sebesar 63% dari total alokasi APBD untuk semua program prioritas. Terkait ketimpangan yang cukup signifikan ini, Fraksi menilai terjadi penumpukan anggaran pada satu sektor yakni misi pertama yang berkaitan dengan infrastruktur dan terjadi kekosongan anggaran pada misi lain yang berdampak pada penurunan kinerja pada OPD. Prioritas kedua dan keempat yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan mendapat prosentase anggaran yang sangat jauh berbeda yakni 5,4 % dan 4,4 %. Pemahaman Fraksi, pembangunan adalah sebuah proses yang utuh dan untuk mewujudnyatakan tema pembangunan 2017 yakni “Penguatan Pelayanan Dasar dan Penguatan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing keunggulan Daerah dan Kemandirian Masyarakat”, perlu suatu sinergisitas anggaran antara prioritas satu, prioritas dua dan prioritas empat untuk tahun berjalan. Anggaran yang dianggarkan secara proporsional untuk setiap misi yang bertumpu pada tujuh prioritas yang ada merupakan satu kesatuan. Mohon penjelasan pemerintah akan perbedaan penafsiran ini.

Ketiga, mohon klarifikasi pemerintah atas alokasi dana untuk Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp. 50.000,- yang diperuntukan bagi Belanja Langsung (Halaman 62, poin 14).

Keempat, terkait alokasi dana untuk peningkatan Jalan Ranomoe – Teni, dalam pengerjaannya perlu dilakukan secara segmentatif guna memudahkan masyarakat tiga desa dari dua kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Bajawa Utara dan Aimere dapat dengan mudah menggunakan jalan ini di musim hujan. Fraksi menyarankan dengan alokasi anggaran yang ada difokuskan pengerjaanya pada segmen Wae Fiso, Alo Ghawu, Tuna Mbani dan Alo Wara. Tentunya saran ini akan kami perjuangkan dalam rapat komisi guna melahirkan sebuah rekomendasi politik.

Kelima, terkait alokasi dana untuk peningkatan Jalan Nikisie Wogowela disarankan agar melanjutkan pengerjaannya dari arah selatan yang merupakan segmen terparah untuk ruas jalan tersebut.

Keenam, hal yang sama juga terkait ruas jalan Tada – Waebela, kiranya dilakukan survey terlebih dahulu pada segmen mana yang menjadi prioritas pengerjaannya.

Ketujuh, Fraksi menyayangkan kepada pemerintah dengan tidak teralokasinya dana untuk peningkatan Jalan Alowulan – Waemanu, Kecamatan Bajawa Utara yang sempat direkomendasikan oleh Komisi II pada sidang APBD Induk 2016 dan Jalan Mengi Rate Awe, Kecamatan Jerebuu yang sudah sangat parah kondisinya yang menghubungkan dua desa terdekat yakni Desa Tiworiwu I dan Desa Dariwali serta fasiliats umum berupa SMKN Jerebuu di Tude. Alasan lain, ruas ini juga merupakan jalan pintas menuju wilayah timur Kecamatan Jerebuu dan wilayah pantai selatan. Seingat Fraksi, ruas jalan ini sudah terus dibicarakan secara berulang-ulang oleh Fraksi PKB dalam masa sidang terdahulu baik pada sidang APBD Induk maupun APBD Perubahan. Fraksi mengkhawatirkan Dinas terkait hadir dalam ruangan ini secara fisik saja namun pikiran dan perhatiannya melayang jauh di sana sehingga tidak dapat merekamnya secara baik setiap aspirasi politik yang terjelma dalam pemandangan umum Fraksi, khususnya Fraksi PKB dan hasil-hasil sidang terdahulu.

Terkait pembangunan infrastruktur lainnya, yang juga menjadi PR ke depan, fraksi meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pada beberapa wilayah berikut:

  1. Peningkatan Jalan Mataloko - Kantor Desa Waeia, Kecamatan Golewa.
  2. Peningkatan Jalan Beiposo – Wolo Ata Ga’e menuju Obyek Wisata Taman Ratu Semesta Alam, Kecamatan Bajawa.
  3. Peningkatan Jalan Liba – Ratogesa – Vege (Dadawea), Kecamatan Golewa.
  4. Peningkatan Jalan Tiwurana – Lia Rea, Kecamatan Inerie.
  5. Peningkatan Jalan Watuseuwa – Ritabhara, Kecamatan Bajawa Utara.
  6. Peningkatan Jalan Renggowelo – Kedha, Kecamatan Bajawa Utara.
  7. Peningkatan Jalan Bhetopadhi – Bea – Nage Kecamatan Jerebuu.

Demikianlah beberapa catatan kritis yang dapat kami sampaikan sebagai Pemandangan Umum Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam menanggapi Nota Keuangan APBD Kabupaten Ngada tahun 2017.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi PKB menyatakan MENERIMA Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 untuk dibahas dalam masa sidang ini***