Pembahasan APBD Ngada Tahun Anggaran 2017

Ketua DPRD Ngada, Helmut Waso, membuka secara resmi Rapat Pembahasan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2016 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai III Gedung Baru DPRD Ngada. Turut hadir pada kesempatan itu, Bupati Ngada, Marianus Sae, Wakil Bupati Ngada, Paulus Soliwoa, Sekda Ngada, Meda Moses, Pimpinan dan Anggota DPRD Ngada, Para Asisten, Pimpinan OPD dan para Camat se-Kabupaten Ngada.

Helmut Waso, dalam sambutannya mengemukakan bahwa APBD yang hendak digodok dan diperbincangkan selama beberapa pekan ini mesti memuara pada ikhtiar tanpa henti untuk menyejahterakan masyarakat dan melepaskan mereka dari kungkungan kemiskinan melalui upaya yang lebih konkrit dan terpadu.

Guna menggapai tujuan dimaksud, demikian Helmut, maka DPRD Kabupaten Ngada selama dua pekan lebih di bulan November akan berkutat dan bergelut dengan berbagai angka-angka anggaran yang menuntut keberpihakan yang lebih besar dan kepedulian yang lebih tinggi pada keadaan riil masyarakat Ngada. Saat ini, masih banyak masyarakat Ngada yang masih terbelenggu oleh situasi serba kekurangan dan masih banyak KK Miskin yang terus dibantu dengan berbagai program dan kegiatan yang digariskan pemerintah.

Oleh karena itu, APBD harus berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan pada semua wilayah Kabuapten Ngada, meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan agar indeks pembangunan manusia (human development index) dari saat ke saat dapat memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs). Berbagai program dan kegiatan yang yang direncanakan dalam APBD Tahun 2017 yang akan datang mestinya diarahkan untuk sebuah mega proyek kemanusiaan dimana pembangunan manusia hendaknya tidak hanya sebagai entry point tetapi harus menjadi touch point (titik sentuh) utama dalam program pembangunan.

Helmut berharap agar seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen RAPBD tahun 2017 mendatang sungguh-sungguh merupakan kristalisasi dari berbagai usulan dan masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun musrenbang integrasi.

Alur Penyusunan APBD

Perlu diketahui bahwa rangkaian pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dimulai dengan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut: TAPD) menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2017 sebagai landasan penyusunan APBD. Selanjutnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembahasan pendahuluan rancangan APBD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah melalui TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk dijadikan  acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-SKPD) dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. RKA-OPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Hasil Pembahasan RKA-OPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan PERDA tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Selanjutnya, DPRD bersidang untuk membahas dan melakukan pengambilan keputusan mengenai Rancangan PERDA tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Perda APBD.

Pantauan Warta DPRD, pelaksanaan sidang kali ini tergolong cukup padat. Hal ini disebabkan oleh alokasi waktu yang sangat mepet. Dewan memiliki kesempatan untuk membedah dokumen yang ada hanya selama dua pekan. Kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan penetapan APBD 2017 harus pada 30 November 2016, membuat kepadatan sidang semakin terasa. Tidak mustahil, beberapa kali sidang dilaksanakan sampai tengah malam. Semua ini dilakukan agar berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Muara akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat Ngada seluruhnya.***Klitus Ngael